default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Tolak Perppu KPK, PDI-P: Sebaiknya Melalui Judicial Review

Tolak Perppu KPK, PDI-P: Sebaiknya Melalui Judicial Review
Peristiwa Nasional
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JAKARTA - Polemik mengenai UU KPK terus bergulir dan tak terhindarkan. Sejumlah pihak terus mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Perppu KPK.

Namun, Partai PDI-Perjuangan di DPR tetap meminta agar Jokowi tidak mengeluarkan Perppu. Hal itu disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno.

Ia berkata, bahwa sikap resmi fraksi PDI-P menolak Perppu dan menyarankan agar perubahan UU KPK yang baru saja diketok itu dilakukan melalui judicial review atau legislasi review (revisi kembali).

"Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review. Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik," ujar Hendrawan kepada wartawan, Selasa (8/10/2019).

Hendrawan kemudian menjelaskan semangat awal merevisi UU KPK yang telah belasan tahun itu. Pada awalnya, kata dia, KPK sebagai lembaga super body dinilai perlu check and balances. Maka dibuat dewan pengawas dengan harapan bisa menjadi penyeimbang.

"Pada awalnya sebenarnya sederhana yaitu harapan agar sebuah lembaga hukum dengan wewenang sangat besar, bahkan disebut sebagai super body, diawasi dengan tata kelola yang sehat (good governance). Itu sebabnya dibuat Dewan Pengawas,"tutur nya.

"Jadi KPK yang semula pakai sistem single tier (satu lapis) diganti dengan two tiers (dua lapis) agar terjadi proses check and balance secara internal," imbuh nya.

Lebih jauh, Hendrawan menilai, sistem two tiers terbukti mampu bertahan berabad-abad dalam menjaga dan menciptakan suatu keseimbangan dalam kewenangan yang besar dan dinilai sebagai tata kelola modern yang bagus.

"Sekarang banyak orang protes tapi belum baca UU revisinya," tandas nya.


Kontributor : E. Sofyan
Editor : Imam Hairon
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar