Tuai Banyak Catatan Buruk. Mahasiswa di Tuban Desak Pemkab Evaluasi Penyaluran BPNT

Tuai Banyak Catatan Buruk. Mahasiswa di Tuban Desak Pemkab Evaluasi Penyaluran BPNT
Peristiwa Daerah
Dari kiri, Ketua umum PC PMII Tuban, Ketua HMI Cabang Tuban, dan Ketua DPC GMNI Tuban

TUBAN - Panca ramainya pemberitaan terkait adanya penyaluran beras dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikeluhkan banyak warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membuat tiga organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Tuban angkat bicara. 

Hal ini disebabkan, bantuan dari pemerintah melalui Kementrian Sosial untuk mensejahterakan masyarakat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan untuk membeli bahan makanan ini tidak sesuai dengan harapan warga penerima. 

Seiring berjalannya waktu, program yang seharusnya mempermudah masyarakat dalam membeli kebutuhan pangan sehari-hari justru dipaksakan oleh pemerintah dengan sistem paket. Hal inilah yang menimbulkan problematika dikalangan masyarakat, sebab kualitas paket sembako yang diterima warga semakin buruk.

Banyaknya keluhan dari masyarakat membuat PC PMII Tuban, DPC GMNI, dan HMI Cabang Tuban tergerak dan meminta agar pemerintah daerah turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga tidak menambah catatan buruk dikalangan masyarakat terkait bantuan sosial. 

Pemkab Tuban juga diminta untuk melakukan pengawasan secara serius terkait pelaksanaan penyaluran bansos tersebut, agar kualitas produk yang dikirim dari suplier ke agen bisa diterima dengan baik dan tidak lagi menjadi keluhan bagi penerima manfaat. 

Ketua Umum PC PMII Kabupaten Tuban, M. Chanif Muayyad meminta agar pemerintah khususnya Pemkab Tuban untuk tidak memaksakan diri dengan membuat Surat Edaran (SE) yang kontraproduktif melalui program BPNT yang ada didalam Pedoman Umum (Pedum) untuk menanggulangi angka kemiskinan.

Pemkab, dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban juga harus berperan aktif sebagai pengawas. Sebab, program tersebut harus mengoptimalkan pengawasan terkait kualitas bahan pangan dari pemasok atau suplier.

"Sebagai penyalur program pemerintah pusat, Pemkab Tuban harusnya berperan aktif dalam mengawasi bantuan sosial itu. Jangan kemudian offside dan malah ikut-ikutan masuk dalam hal teknis penyaluran bahan pangan," terangnya, Minggu, (17/05/2020). 

Selain itu, mereka juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban agar tidak tinggal diam dan bisa menyelesaikan permasalahan dari program BPNT tersebut, terlebih saat ini negara dalam situasi pandemi Covid-19.

"Kami berharap DPRD selaku controlling bisa menyelesaikan masalah dari program BPNT ini,"  harap Chanif.

Ditempat yang sama, Ketua Umum DPC GMNI Tuban, Saiful Anwar meminta Update data KPM sesuai dengan pedoman. Harapannya, penyaluran program BPNT tersebut tetap berpegang pada 6T. Antara lain, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi. 

"Data penerima harus sesuai pedoman. Sehingga penyalurannya dapat terlaksana dengan baik dan optimal untuk menekan angka kemiskinan," tambahnya. 

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Tuban, Andik Nur Rahmad berharap agar Pemkab beserta DPRD Tuban mengevaluasi program BPNT yang sudah berjalan. Agar tidak keluar dari aturan dan koridor-koridor yang sudah ada. 

"Pemkab beserta Dewan harus segera melakukan evaluasi program BPNT yang sudah berjalan. Dan semoga program untuk kesejahteraan masyarakat ini kedepan bisa lebih baik," pungkasnya.


Kontributor : Achmad Junaidi
Editor : Imam Hairon
Publisher : Aulia Fasha
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar